Langsung ke konten utama

PEDOMAN MEDIA SIBER

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
  1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
    3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
  1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
    1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
    2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
    3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
  7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
  1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
    2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
    3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
  1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
  1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan .advertorial., .iklan., .ads., .sponsored., atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PAHLAWAN DAN PENGHIANAT (Oleh: Imron Rosidi, artikel ini telah dimuat oleh Riau Pos, 10 November 2018)

Menyambut hari pahlawan tanggal 10 November ini, kita diminta merenung kembali tentang makna pahlawan. Berpuluh tahun yang lalu, pahlawan adalah mereka yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan tanah air tercinta. Mereka berjuang tanpa pamrih. Mereka berjuang dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa. Mungkin, diantara sekian puluh nama pahlawan yang telah tercatat di lembaran Negara, masih terdapat sekian juta pahlawan yang belum tercatat. Hal itu wajar saja sebab pahlawan tidak meminta tanda jasa. Pahlawan tidak berambisi untuk mendapatkan  penghargaan. Kalau ada seseorang yang meminta gelar pahlawan, justru akan dianggap aneh oleh masyarakat. Predikat pahlawan sangat layak diberikan kepada seseorang yang berjuang di luar batas kewajiban yang diembannya dengan luar biasa untuk kepentingan kemanusiaan. Gelar pahlawan kurang layak diberikan kepada seseorang yang berjuang karena tugas. Seorang hakim yang berjuang dengan keras untuk menegakkan keadilan kurang pantas disebut pah

Peran Pemuda dalam Merawat Kebhinekaan

Peserta Lombok Youth Camp 2018 perwakilan Riau Negeri yang terbentang luas dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Papua ini merupakan negeri yang damai.  Bumi yang terdiri dari belasan ribu pulau ini  diisi oleh berbagai keberagaman dan perbedaan yang tumbuh dalam masyarakatnya. Dimana lagi bisa ditemukan suara azan bersahut-sahutan dengan nyanyian di gereja selain di Indonesia? Dimana lagi bisa dijumpai sebuah desa yang warganya hidup rukun walaupun satu sama lain berbeda agama? Dimana lagi kita berpapasan dengan toleransi, ramah tamah, dan kesopanan orang-orang selain di Indonesia? Indonesia begitu sempurna, dengan segala anugerah yang telah Tuhan berikan untuk negeri ini. Berdasarkan ungkapan tersebut, telah jelas bahwa Indonesia mestinya menjadi bangsa yang besar dengan segala perbedaan yang ada didalamnya. Indonesia harusnya bisa menjadi kiblat peradaban segala bangsa, baik timur maupun barat. Untuk mewujudkan itu semua, selalu ada bagian yang urgent dalam menggapai cita-cita

Gerakan Bina Damai Sebagai Upaya Efektif untuk Meminimalisir Gerakan Sosial Intoleran

Tri kerukunan umat beragama, demikian konsep pemerintah Indonesia dalam upaya menciptakan kerukunan masyarakat antar umat beragama. “Tri kerukunan” merupakan istilah yang menjadi harapan agar perbedaan ras, suku, dan etnis, tidak menjadi masalah bagi antar umat beragama. Tidak bisa kita pungkiri, bahwa perbedaan bisa memicu lahirnya konflik.  Tetapi seharusnya, karena perbedaan inilah kita bersatu saling menguatkan. Sesuai dengan semboyan Negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Fakta yang ada terkait kekerasan karena perbedaan keyakian cukup memilukan, berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bersama Yayayan Denny JA periode 1998 - 2012 menemukan sebanyak 65% dari 2398 kasus kekerasan terjadi karena kasus beda agama atau paham agama. Jelas hal ini sangat memprihatinkan , tidak berlebihan jika kita sebut ini tragedi. Sampai detik ini, masih banyak berita hangat mengenai konflik umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Mulai dari bom bunuh diri disebuah masjid